Pusat Kajian LKFT UGM kembali mengukuhkan perannya dalam mendukung tata kelola sektor energi nasional dengan menyelenggarakan rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM). Kegiatan ini berlangsung pada tanggal 23 September 2025 bertempat di Gedung Engineering Research and Innovation Center (ERIC), Fakultas Teknik UGM. Agenda rapat difokuskan pada pembahasan pengembangan Sistem Elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (EPNBP) yang dirancang untuk meningkatkan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan negara di sektor mineral dan batubara.
Rapat koordinasi ini turut menjadi wadah diskusi strategis bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan teknis sekaligus memastikan arah pengembangan EPNBP sejalan dengan regulasi terkini. Melalui forum tersebut, dibahas pula langkah-langkah penyempurnaan sistem agar lebih adaptif terhadap kebutuhan industri, mulai dari integrasi dengan aplikasi lain di lingkungan Kementerian ESDM, perbaikan fitur yang sudah ada, hingga peningkatan keamanan data. Keberadaan EPNBP sangat penting mengingat sektor minerba, termasuk batubara sebagai salah satu sumber energi fosil, berkontribusi besar terhadap penerimaan negara. Pengembangan sistem elektronik ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola energi menuju arah yang lebih modern, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung agenda energi bersih dan energi terjangkau melalui pemanfaatan teknologi digital.
Diskusi yang berlangsung selama tiga hari menghadirkan berbagai pandangan strategis dan masukan teknis. Fokus pembahasan meliputi bug fixing pada fitur eksisting, integrasi dengan aplikasi lain di lingkungan KESDM, serta penyesuaian dengan regulasi terbaru. Hal ini sejalan dengan prinsip industri 4.0, pemanfaatan teknologi bersih, serta penguatan infrastruktur digital yang mendukung peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
Sinergi PK-LKFT UGM dengan Ditjen Minerba Kementerian ESDM yang memasuki tahun kedua ini mencerminkan wujud nyata kemitraan antara perguruan tinggi dan pemerintah. Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat kewirausahaan teknologi di bidang energi, tetapi juga membangun lembaga yang akuntabel dengan sistem yang lebih transparan. Dengan demikian, implementasi EPNBP 2025 diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui tata kelola sektor energi yang efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. (Jurnalis LKFT: Anggita Noviana R.)